Ketua Dewan Pendiri GP Sultra Tolak Keras Pj Yang Lahir Dari Mufakat Jahat

 

Muhammad Dinil Ahiri

https://spionnews.com/2022/05/27/ketua-dewan-pendiri-gp-sultra-tolak-keras-pj-yang-lahir-dari-mufakat-jahat/

Spionnews.com | Muna, Pendiri Gerakan Pemuda (GP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak keras Kemendagri tidak memilih penjabat (Pj) Bupati Muna Barat yang sesuai usulan Gubernur Sultra.

Muhammad Dinil Ahiri yang dikenal dengan sapaan Kacong saat  konferensi Pers menyampaikan bahwa dalam penetapan kepala daerah perlu kiranya mengedepankan etika seperti halnya dalam penetapan PJ Bupati Mubar yang dianggap inprosedural  tidak melalui rekomendasi gubernur Sultra. 

"Ini z nilai sama halnya mempertontonkan sikap politik yang tidak sehat," ucapnya.

Ia juga menyatakan pada tgl 22 mei 2022 tiga kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berakhir olehnya itu. Yakni Bupati Muna Barat, Bupati Buton Tengah, Bupati Buton Selatan.

"Berdasarkan konstitusi yang berlaku di negeri ini Gubernur Sultra telah mengusulkan sembilan nama kepada kemendagri untuk diuji kelayakannya sebagai Pelaksana Jabatan (Pj) di tiga kabupaten/kota di Sultra. Akan tetapi, usulan Gubernur Sultra 2 Pj yang di tetapkan oleh kementrian dalam negeri yang dimana 2 Pj tersebut tidak masuk dalam daftar nama yang di usulkan oleh Gubernur Sultra," bebernya, Senin, 23/05/2022.

Muh. Dinil Ahiri atau biasa di sapa dengan panggilan Kaconk kembali menjelaskan bahwa keputusan yang di ambil oleh Kemendagari telah melanggar PEMENDAGRI NO.74 TAHUN 2016 Pasal 5 ayat 2 dan diperkuat kembali oleh PEMENDAGRI NO.1 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2 dan 3. Dari 2. Pemendagri sangat jelas bahwa Pj bupati harus usulan Gubernur kemudian diuji kelayakannya oleh kemendagri akan tetapi berdasarkan penjelasan Kepala Biro Pemerintahan yang menemui masa aksi.

"Gerakan Pemuda Sultra menyampaikan bahwa tidak ada pertimbangan yang di keluarkan oleh Kemendagri sehingga hadir 2 nama baru yang dimana tidak satupun dari nama-nama usulan bapak Gubernur, 

Ia juga meminta Gubernur Sultra menunda pelantikan Pj Bupati yang notabennya bukan usulan Gubernur Sultra.

"Olehnya itu, Kami dari Gerakan Pemuda Sultra akan mengawal persoalan ini sampai konstitusi di negeri ini ditegakkan. Ketika, kemendagri mencoba-coba bermain maka saya bisa pastikan bahwa Sultra akan ricuh dan kami dari GP Sultra akan menduduki Kantor Gubernur maupun Rumah Jabatan Gubernur Sultra dengan masa aksi yang jauh lebih banyak dari hari ini," tutupnya.

***

Editor : Hary