Alasan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak meminta untuk bersiap menghadapi ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi.
Itu setelah IMF dan Bank Dunia menyebut ada 60 negara yang terancam ambruk perekonomiannya.
Satu di antaranya akibat banyaknya utang yang dimiliki oleh suatu negara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya berdasarkan data dari Bank Dunia atau International Monetary Fund (IMF).
Hal ini terjadi karena ancaman krisis pangan, energi hingga inflasi, serta faktor situasi global yang tidak menentu.
Pernyataan tersebut Jokowi sampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa 14 Juni 2022.
"Bank Dunia, IMF menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk perekonomiannya, yang 40 diperkirakan pasti," kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Jokowi minta semua persiapkan diri Jokowi mengungkapkan, dirinya telah berulang kali menyampaikan kalau situasi saat ini tidak mudah. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakpastian global.
Kepala Negara tersebut mengurai, saat ini dunia dibayang-bayangi oleh ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi.
"Semua negara mengalami dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu kita semua kami benar-benar menyiapkan diri," tegas dia. Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja dengan menyeluruh.
Maksudnya, dalam bekerja tidak hanya melihat makronya saja, tetapi juga menaruh perhatian pada hal-hal mikro.
Selain itu, ia menyerukan agar semua entitas pemerintahan memiliki sense of crisis. Jokowi menceritakan, dua hari lalu ada telepon dari seorang perdana menteri.
Tanpa menyebut sosok yang dimaksud, Jokowi bilang, perdana menteri tersebut memohon-mohon agar Indonesia dalam mengirimkan minyak goreng.
Pasalnya, stok minyak goreng di negara tersrbut kosong. Jika kondisi ini terus berlangsung, dipastikan akan terjadi krisis sosial, yang bakal berimbas pada ekonomi dan politik. "Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ucap Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk mengawasi kebijakan agar tidak keliru.
Salah satu hal yang ditekankan adalah dengan memastikan pemerintah pusat dan daerah membeli produk dalam negeri.
"Yang namanya belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki tiga hal yang penting, menciptakan nilai tambah pada negara. Yang kedua, (belanja pemerintah) bisa membangkitkan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga ini memang efisien, ini harus," tandas dia.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan kembali turun ke Pasar Koja Baru, Jakarta Utara di hari kedua ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan Jumat (17/6/2022).
Dia pun menegaskan komitmennya untuk segera mengeksekusi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok (bapok), terutama minyak goreng (migor).
“Hari kedua bekerja, semaksimal mungkin harus cepat menyerap dan memetakan persoalan yang ada.
Jadi saya akan fokus sisa waktu setahun dua tahun urus ketersediaan pangan dan harga terjangkau. Saat ini, saya sedang memantau efektivitas program migor 2 liter per 1 KTP.
Program ini diharapkan tidak ada hambatannya," ujar Zulkifli Hasan saat meninjau pasar dikutip Kompas.com lewat siaran resminya, Sabtu (18/6/2022).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, Kemendag sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Kepala Satgas Migor yang saat ini masih efektif.
“Kami terus kaji, koordinasi juga berjalan baik. Insya Allah, akan ada solusi segera. Meski sifatnya bertahap, kita utamakan kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah akan memastikan semua berjalan dengan skema yang ada. Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), dan minyak goreng curah rakyat akan tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau.
“Tadi saya cek di sini harga wajarnya sebesar Rp 15.000 per kilogram. Kami terus upayakan agar semakin sesuai. Saya juga memperhatikan tentang kualitas dan kebersihan migor curah.
Kita harus pikirkan bersama-sama karena hingga saat ini negara yang masih memiliki minyak goreng curah hanya Indonesia dan Bangladesh," ujarnya.
Menurut dia, untuk memastikan harga minyak goreng terjangkau, pemerintah berharap adanya kerja sama antara masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan ke Satgas Pangan atau lembaga-lembaga terkait jika ada pelanggaran di lapangan.
“Tadi pagi saya meminta untuk membuat crisis center (pusat krisis) dan task force (satuan tugas) migor. Saat ini juga sudah ada hotline (saluran telepon). Kemendag akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyukseskan ini,” kata Mendag Zulhas.
Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya akan memastikan koordinasi dengan Menteri Pertanian untuk memastikan kondisi pasokan bapok, sehingga dapat menjamin keterjangkauan harganya.
“Mengenai pertanian, cabai dan sebagainya. Pulang dari sini saya akan kontak menteri pertanian, kami akan koordinasi, agar diketahui penyebab kenaikan harga dan mencari jalan keluarnya bersama-sama,” ungkap Mendag Zulhas. (kompas.com)
Komentar
Posting Komentar